 |
| Gubernur LIRA Jatim Samsudin S.H: LIRA tetap kritis, untuk mengawal pemerintah demi Indonesia bebas korupsi (Foto: Dok NI) |
Probolinggo,news Indonesia.id – Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Samsudin S.H. menegaskan, komitmen organisasi yang dipimpinnya sebagai mitra strategis pemerintah yang tetap bersikap kritis. Hal ini disampaikannya dalam Rakernas dan HUT LSM LIRA ke - 20 di Aula Hotel Grand Whiz Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kamis (19/6/2025)
"LIRA bukan oposisi, tapi mitra kritis pemerintah. Tugas kami adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai amanah undang-undang," ujar Samsudin dengan pidatonya.
Menurutnya, sesuai dengan semangat yang pernah disampaikan Presiden LIRA, organisasi ini hadir untuk ikut membuka jalan Indonesia dalam melawan korupsi. Ia menilai, harapan bangsa Indonesia untuk terbebas dari praktik korupsi masih sangat mungkin terwujud, jika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, dari akar rumput hingga tingkat elit.
"Selama niatnya baik untuk bangsa dan negara, maka apapun yang kita lakukan adalah bentuk kontribusi nyata. Saya sendiri memilih tetap berada di luar sistem, tetap konsisten sebagai aktivis," katanya.
Samsudin juga menyinggung sejumlah capaian LIRA di Jawa Timur, seperti pengawasan di sejumlah kabupaten termasuk Bangkalan. Ia mencontohkan, bagaimana LIRA ikut mengawal dinamika politik lokal pasca-terpilihnya kepala daerah yang baru, dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
"Presiden RI (Bapak Prabowo) harus berani melakukan reformasi menyeluruh di sektor hukum. Jika pemerintah berjalan sesuai harapan rakyat, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik," tandasnya.
LSM LIRA juga mendukung sistem kepemimpinan yang terstruktur, sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat. Ia menyebut, pengalaman dari Presiden LIRA H.M. Jusuf Rizal menjadi bekal bagi para kader untuk memahami sistem pemerintahan dari pusat hingga daerah.
"Kami prihatin atas situasi penegakan hukum di Indonesia, serta berharap adanya evaluasi besar terhadap institusi penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan di masa pemerintahan saat ini," pungkasnya. (wn)