Dunia usaha di Kota Probolinggo didorong tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mengambil peran dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Probolinggo, newsIndonesia.id – Dunia usaha di Kota Probolinggo didorong tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mengambil peran dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi dengan pemerintah dinilai penting, terutama dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penasehat Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Prof. Dr. Abdul Haris, mengatakan, keterlibatan dunia usaha perlu diarahkan pada kontribusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang saat ini masih berada di bangku sekolah diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi sehat, berkualitas dan produktif yang akan berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Karena itu, kontribusi SPPG tidak hanya diukur dari aktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah,” katanya. Jumat (21/8/2026)
Prof Haris menilai pelaksanaan MBG membutuhkan pengawasan yang konsisten agar tujuan program tidak berhenti pada penyediaan makanan, tetapi benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pengawasan tersebut, dapat dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, termasuk inspeksi mendadak atau sidak terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan langkah tersebut, setiap potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti.
“Langkah ini diperlukan agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat,” tandasnya.
Namun, ia menegaskan pengawasan terhadap dunia usaha tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk menghambat kegiatan usaha. Sebaliknya, pengawasan harus berjalan beriringan dengan pembinaan dan pendampingan sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk memperbaiki kekurangan dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sementara dunia usaha menjalankan perannya secara profesional, tertib dan bertanggung jawab.
“Cara pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya secara tertib, sementara pemerintah tetap dapat memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,” pungkasnya.
Sinergitas tidak hanya memperkuat pelaksanaan program MBG di Kota Probolinggo, tetapi juga menjadi bagian dari investasi pembangunan manusia dalam jangka panjang. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi penting agar program pemenuhan gizi benar-benar mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. (wn)
Tags
Informasi