DPRD Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna
Probolinggo, newsIndonesia.id – DPRD Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, pada Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua Abdul Mujib dan Santy Wilujeng. Penyampaian rekomendasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur bahwa hasil pembahasan LKPJ menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Muchlas Kurniawan menjelaskan, LKPJ merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan perubahan orientasi pembangunan, tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif, tetapi juga pada hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," terangnya
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengatakan, bahwa meskipun belum seluruh target tercapai, terdapat sejumlah capaian positif yang berhasil diraih. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Jawa Timur, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan.
"Kami pemerintah daerah tetap mewaspadai berbagai potensi risiko ekonomi, seperti kemungkinan meningkatnya kredit macet dan dampak ketidakpastian global. Oleh karena itu, ke depan Pemkot akan melakukan penyesuaian target pembangunan agar tetap berjalan stabil, terarah, dan berkelanjutan," katanya
Melalui rekomendasi DPRD ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kota Probolinggo semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (wn)
Tags
pemerintahan