Jakarta, newsIndonesia.id – Ribuan pekerja dan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh TKBM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Para pendemo menuntut agar kebijakan Kemenhub tidak bersifat diskriminatif terhadap koperasi TKBM di berbagai pelabuhan.
Aksi dipimpin oleh Ketua Aliansi KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, menyampaikan, sebanyak 12 tuntutan yang diterima langsung oleh Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhut agar diteruskan kepada Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi.
"Salah satu poin penting tuntutan adalah desakan agar Kemenhub tidak mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan buruh pelabuhan. Kami menilai pekerja bersertifikasi tidak diberi kesempatan bekerja di floating crane, serta adanya dugaan pelanggaran ketentuan koperasi berdasarkan SKB tiga menteri (Perhubungan, Ketenagakerjaan, dan Koperasi)," terangnya
Jusuf Rizal menuding, dugaan adanya keberpihakan Kemenhub kepada oligarki dan kartel dari Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
"APBMI berupaya memonopoli pekerjaan bongkar muat pelabuhan dan mengancam keberadaan buruh lokal," imbuhnya
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Rizal juga meminta Kemenhub untuk bertindak profesional dan menegaskan agar Dirjen Perhubungan Laut menekan Ketua Umum APBMI, untuk membangun kemitraan harmonis dengan koperasi TKBM demi kelancaran pelayanan dan aktivitas ekonomi di pelabuhan.
Jika tidak mendapatkan respon, seluruh pekerja dan buruh di pelabuhan siap melakukan mogok kerja nasional. Lebih kuurang 100 ribu pekerja akan berdampak besar terhadap arus barang, distribusi logistik nasional, serta citra pemerintahan.
“Pelabuhan merupakan salah satu jantung perekonomian bangsa. Jika pekerja bergerak, dampaknya tidak kecil,” pungkasnya.
Aksi unjukrasa ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Aliansi Sunarti, Ujang Supriatin dan Ketua Inkop TKBM M. Nasir. (sm)
