Pemkot perlu memperbaiki identifikasi objek pajak, integrasi data wajib pajak, pengelolaan piutang, serta pemanfaatan aset daerah.
Probolinggo, newsIndonesia.id - Rancangan APBD Kota Probolinggo 2027 mencatat pendapatan Rp965,62 miliar dan belanja Rp1,022 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp57 miliar yang rencananya ditutup menggunakan SiLPA.
Rancangan tersebut dibahas dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan R-APBD 2027, Senin (5/10/2026).
DPRD menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dari total pendapatan, PAD hanya Rp306,59 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp659,02 miliar.
Juru Bicara Fraksi PKB Saiful Iman menilai penggalian potensi pajak dan retribusi belum maksimal. Pemkot perlu memperbaiki identifikasi objek pajak, integrasi data wajib pajak, pengelolaan piutang, serta pemanfaatan aset daerah.
“Pemerintah belum mengoptimalkan identifikasi potensi pajak dan retribusi untuk menjadi PAD,” kata Saiful.
Fraksi PKB juga mempertanyakan dasar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit karena tahun anggaran 2026 belum berakhir saat R-APBD 2027 disusun.
Senada, Fraksi Golkar mengingatkan agar kenaikan target PAD disertai strategi konkret. Juru Bicara Fraksi Golkar Masda Putri Amelia menyoroti masih adanya potensi pajak dan retribusi yang belum terdata optimal. Integrasi data wajib pajak dan transaksi juga dinilai perlu diperkuat.
Selain pendapatan, DPRD meminta belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Belanja rutin dan administratif perlu dievaluasi agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan pembangunan.
DPRD menilai kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Probolinggo untuk meningkatkan PAD sekaligus memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat bagi masyarakat. (wn)