 |
| Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Probolinggo mendukung sikap Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur, agar identitas Nahdliyin tidak dijadikan komoditas politik. |
Probolinggo, newsIndonesia.id – Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” menuai perhatian dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Probolinggo dan akan mendukung sikap Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur yang meminta agar identitas Nahdliyin tidak dijadikan komoditas politik.
Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menegaskan, bahwa kedekatan dengan warga Nahdliyin merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun klaim kedekatan itu semestinya dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan berhenti pada narasi politik.
“Kami PC GP Ansor Kota Probolinggo mendukung penuh sikap PW GP Ansor Jawa Timur. Nahdliyin bukan komoditas politik yang bisa didekati hanya ketika membutuhkan dukungan suara,” tegas Salamul, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, jika PAN ingin menyebut diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin”, maka klaim tersebut perlu dibuktikan melalui sikap dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta kader-kader muda NU.
Salamul mengingatkan, warga Nahdliyin bukan sekadar basis suara yang dapat didekati ketika momentum politik tiba.
“Kalau memang ingin merangkul, rangkul secara nyata. Hargai kader-kadernya dan jangan hanya datang ketika membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Bukan Anti-PAN Salamul menambahkan, sikap PC GP Ansor bukan bentuk permusuhan atau sikap anti terhadap PAN. Kritik ini sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap dinamika politik agar masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek kepentingan elektoral.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap partai politik tertentu. Ini soal bagaimana kekuasaan dan kebijakan negara dijalankan. Kami ingin semuanya berjalan secara profesional dan tidak menjadikan masyarakat, termasuk Nahdliyin, sebagai objek kepentingan politik,” tegasnya.
Lebih lanjut setiap partai politik memiliki hak untuk membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun, termasuk warga NU. Namun, komunikasi harus dibangun atas dasar penghormatan dan kesetaraan.
Agar penggunaan identitas Nahdliyin dalam narasi politik tidak berujung pada klaim sepihak yang hanya menguntungkan kepentingan elektoral.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya disebut saudara ketika membutuhkan suara. Setelah kepentingan politik selesai, kader dan masyarakatnya justru tidak mendapatkan perhatian. Itu yang harus kita hindari bersama,” pungkasnya.
Sikap PC GP Ansor Kota Probolinggo menambah dinamika perdebatan mengenai posisi Nahdliyin dalam politik. Bagi GP Ansor, komunikasi politik dengan warga NU merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penghormatan terhadap masyarakat dan kader Nahdliyin dinilai harus dibuktikan melalui tindakan nyata. (wn)
Tags
Politik