Gelar Audiensi ke DPRD, Ansor Kota Probolinggo Soroti BOSDA dan Insentif Guru Ngaji

 

GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD untuk membahas kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026

Probolinggo, newsIndonesia.id – GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD untuk membahas kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026, Rabu (6/5/2026).

Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi III itu membahas sejumlah isu penting, terutama rencana penghapusan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta.

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyampaikan, keberatan atas kebijakan tersebut. Menurutnya, BOSDA selama ini berperan penting dalam mendukung operasional sekolah, khususnya untuk pembayaran honor guru.

“Kami menilai BOSDA sangat membantu sekolah swasta, terutama dalam memenuhi kebutuhan honor guru,” ujarnya.

Selain itu, Ansor juga menyoroti penurunan insentif guru ngaji yang dinilai berdampak pada kesejahteraan tenaga pengajar nonformal.

Tak hanya itu, mereka turut mengkritisi Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2025 yang mengubah syarat masa kerja penerima tambahan penghasilan guru dari dua tahun menjadi lima tahun. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi jumlah guru yang menerima manfaat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sinta Dwi Laksmi, mengatakan, pihaknya akan mengawal aspirasi yang disampaikan dalam pembahasan anggaran.

Ia menjelaskan, pengurangan BOSDA terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Dari sebelumnya sekitar Rp29 miliar, anggaran kini lebih difokuskan untuk pembayaran honor guru.

“Pengurangan BOSDA dilakukan karena efisiensi anggaran dan difokuskan untuk honor guru,” katanya.

Meski demikian, DPRD membuka peluang untuk mengembalikan BOSDA serta meningkatkan kembali insentif guru ngaji, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Kami siap melakukan evaluasi untuk mengembalikan BOSDA sesuai kondisi keuangan daerah,” imbuhnya.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara GP Ansor dan DPRD untuk terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada kesejahteraan guru. (wn)