Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo mendorong DPRD agar lebih berpihak pada sekolah swasta dan tenaga pendidikan keagamaan melalui audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo.
Probolinggo, newsIndonesia.id – Isu pendidikan kembali menghangat dalam dinamika politik anggaran di Kota Probolinggo. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo mendorong DPRD agar lebih berpihak pada sekolah swasta dan tenaga pendidikan keagamaan melalui audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo.
Pertemuan tersebut tak sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga memunculkan sinyal politik baru terkait arah kebijakan APBD 2026 dan 2027. Fokus utama yang disorot ialah penghapusan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi lembaga swasta serta penurunan insentif guru ngaji.
Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sektor pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta yang selama ini sangat bergantung pada BOSDA untuk menopang honor guru.
“Kami ingin ada keberpihakan yang jelas. BOSDA selama ini membantu keberlangsungan sekolah swasta, sementara guru ngaji juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Salamul Huda. Rabu (6/5/2026)
Selain BOSDA, Ansor juga mengkritisi perubahan aturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2025. Regulasi itu mengubah syarat masa kerja penerima tambahan penghasilan guru dari dua tahun menjadi lima tahun.
Menurut Ansor, kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi jumlah guru swasta penerima manfaat dan memunculkan persoalan baru dalam pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sinta Dwi Laksmi, menegaskan, DPRD siap mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran daerah mendatang. Ia menyebut pengurangan BOSDA pada 2026 dipengaruhi kebijakan efisiensi fiskal daerah.
“DPRD berkomitmen memperjuangkan kembali BOSDA dan insentif guru ngaji, baik dalam perubahan anggaran 2026 maupun APBD 2027,” katanya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan sebelumnya mencapai sekitar Rp29 miliar, namun pada 2026 difokuskan untuk pembayaran honor guru. Meski demikian, DPRD tetap membuka peluang pengembalian bantuan operasional bagi sekolah swasta apabila kondisi fiskal memungkinkan.
Pertemuan itu akhirnya menghasilkan komitmen bersama antara DPRD dan GP Ansor untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang dinilai lebih adil bagi guru swasta dan pendidikan keagamaan di Kota Probolinggo. (wn)
Tags
Politik