DPRD Kota Probolinggo melalui Pansus LKPJ menyoroti pengurangan TPP ASN serta lemahnya pelayanan DPMPTSP.
Probolinggo, newsIndonesia.id – DPRD Kota Probolinggo melalui Pansus LKPJ menyoroti pengurangan TPP ASN serta lemahnya pelayanan DPMPTSP.
Anggota Pansus, Eko Purwanto, menyampaikan, bahwa pada 2025 TPP ASN dipotong 3 persen atau sekitar Rp11 miliar, dan direncanakan naik menjadi 7 persen pada 2026.
"Kami meminta anggaran hasil efisiensi tidak digunakan untuk kegiatan seremonial, melainkan program yang berdampak langsung ke masyarakat," terangnya. Selasa (14/4/2026)
Selain itu, pelayanan DPMPTSP, khususnya migrasi sistem perizinan dan UKK, dinilai belum maksimal meski target PAD tercapai.
"Kami juga mendorong Pemkot segera melakukan perbaikan agar pelayanan publik lebih optimal dan memudahkan masyarakat," pungkasnya. (wn)
Tags
pemerintahan