 |
| Audiensi GAPEMBI Kota Probolinggo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengungkap masih adanya persoalan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) |
Probolinggo, newsIndonesia.id – Audiensi GAPEMBI Kota Probolinggo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengungkap masih adanya persoalan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 716 lembaga pendidikan yang menjadi sasaran, tujuh lembaga disebut belum menerima program Makan Bergizi Gratis.
Temuan itu menjadi salah satu poin utama yang dibahas GAPEMBI saat menemui Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti. Selain pemerataan, GAPEMBI juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kualitas dan keamanan makanan MBG di lapangan.
Ketua GAPEMBI Kota Probolinggo, Nur Fathurrahman Efendi alias Gusnur, mengatakan, audiensi dilakukan untuk menyampaikan langsung berbagai temuan tersebut sekaligus mendorong adanya tindak lanjut.
“Kami berharap ada komunikasi yang baik dengan Diknas agar kondisi penerima manfaat di lapangan bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Gusnur. Jumat (25/9/2026)
GAPEMBI juga meminta pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan diperkuat. Setiap temuan terkait menu yang dinilai tidak sesuai diharapkan segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
“Jika ada menu yang tidak sesuai, kami berharap Diknas ikut melakukan pemantauan bersama pihak terkait,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Setiorini menyampaikan, pihaknya sejauh ini belum menerima laporan resmi mengenai siswa yang tidak mendapatkan MBG. Namun, informasi mengenai adanya sekolah yang belum menerima program tersebut sempat muncul di media sosial.
Untuk memastikan data penerima sesuai kondisi aktual, Disdikbud akan memperbarui data berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah juga diminta melaporkan apabila terdapat perubahan atau penambahan jumlah siswa.
“Untuk mengantisipasi perbedaan antara daftar penerima manfaat dan kondisi aktual, kami akan memperbarui data berdasarkan Dapodik,” jelas Setiorini.
Dari tujuh lembaga yang disebut belum menerima MBG, terdapat pula sekolah yang tidak mengikuti program karena telah memiliki program makan siang sendiri.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memastikan pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo lebih merata, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. (wn)