 |
| Robit menilai, alasan administratif tidak seharusnya menjadi pembenaran atas lambannya kinerja. |
Sorotan utama tertuju pada tata kelola perizinan yang dinilai belum tegas serta inkonsistensi dalam perencanaan anggaran.
Anggota Fraksi Gerindra-PPP, Robit Riyanto, secara terbuka mengungkap bahwa penjabaran anggaran DPMPTSP tahun 2025 mengalami perubahan hingga 10 kali. Meski disebut hanya pergeseran internal tanpa mengubah total nilai anggaran, frekuensi perubahan tersebut dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan sejak awal
“Kalau sampai sepuluh kali berubah, itu bukan dinamika, tapi indikasi perencanaan yang tidak matang,” tegasnya. Senin (1/4/2026) Tak berhenti di situ, capaian kinerja DPMPTSP yang baru menyentuh angka 89 persen juga tak luput dari kritik. Program strategis seperti Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) bahkan terpaksa molor hingga 2026 dengan alasan kendala regulasi di tingkat provinsi. Robit menilai, alasan administratif tidak seharusnya menjadi pembenaran atas lambannya kinerja. “Jangan jadikan prosedur sebagai tameng stagnasi. Daerah harus tetap bergerak dan mencari solusi,” ujarnya lugas. Namun, derasnya arus investasi itu dinilai harus diimbangi dengan ketegasan dalam pemberian izin usaha agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan. “Kalau tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan. Ini soal keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan,” pungkasnya DPRD juga mengkritisi adanya peresmian usaha yang diduga belum mengantongi izin lengkap. Menurut Robit, hal tersebut mencederai wibawa pemerintah sebagai regulator. “Kalau pemerintah sendiri tidak memberi contoh yang benar, lalu masyarakat mau diarahkan ke mana?," tandasnya Sementara itu, DPRD tetap memberikan apresiasi atas capaian investasi Kota Probolinggo yang menembus lebih dari Rp1,1 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut didorong oleh masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) serta implementasi sistem perizinan berbasis digital. (wn) |
Tags
Informasi