 |
Panitia Khusus (Pansus) menilai sejumlah kebijakan tidak tepat dan berdampak pada lemahnya sektor kebudayaan serta infrastruktur pendidikan. |
Probolinggo, newsIndonesia.id — LKPJ Pemkot Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menuai kritik dari DPRD. Panitia Khusus (Pansus) menilai sejumlah kebijakan tidak tepat dan berdampak pada lemahnya sektor kebudayaan serta infrastruktur pendidikan.
Ketua Pansus Muchlas Kurniawan menegaskan, evaluasi dilakukan menyeluruh, tidak sekadar formalitas. Pansus juga menguji langsung pelaksanaan program di lapangan.
"Pembahasan utama tertuju pada penggabungan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan," terangnya
Anggota Pansus menilai kebijakan ini membuat arah pengembangan budaya tidak jelas, apalagi dengan wacana penggabungan bersama pariwisata.
"Dilihat dari sisi anggaran, sektor kebudayaan hanya mendapat sekitar Rp2 miliar dari total APBD Rp1 triliun atau 0,2 persen," tambahnya
DPRD menilai bahwa alokasi tersebut tidak proporsional dan disektor pendidikan, Pansus menemukan lebih dari 40 gedung SD dan SMP mengalami kerusakan.
"Kami mendesak perbaikan segera karena menyangkut keselamatan siswa," tegasnya. Kamis (14/4/2026)
Selain itu, distribusi bantuan seragam dinilai tidak sesuai target. Realisasi hanya 400–700 paket, jauh di bawah target lebih dari seribu. Pansus meminta penggunaan data terpadu seperti DTKS/DESIL agar bantuan tepat sasaran.
"Meski IPM tercatat 78,5 dan meraih rekor MURI, DPRD menilai capaian itu belum mencerminkan kondisi riil. Sementara sektor kebudayaan masih didominasi kegiatan seremonial dengan capaian retribusi gedung kesenian 58,29 persen," pungkasnya
Sementara itu Pemkot melalui Pj Sekda Rey Suwigtyo menuturkan siap melakukan evaluasi.
"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan kedepannya," ujarnya.
Pembahasan LKPJ ini akan berlanjut dengan pemanggilan OPD untuk pendalaman kinerja. (wn)
Tags
pemerintahan